Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bawaslu dan FKUB, Serta Deklarasi Pemilu Damai 2024

Kayong Utara, 14 November 2023

Pada hari ini, Selasa (14/11), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama guna memperkuat sinergi antara lembaga pengawas pemilu dan masyarakat lintas agama. Acara ini juga disertai dengan Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024, yang bertujuan mendorong pelaksanaan pemilihan umum yang adil, bersih, dan damai.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu dan FKUB ini dilakukan di Hotel Mahkota Kayong, Kayong Utara, dengan dihadiri oleh para pimpinan,perwakilan kedua lembaga dan pihak Kepolisian dan TNI. Perjanjian ini mencakup berbagai aspek kerjasama, mulai dari peningkatan pemahaman masyarakat tentang proses pemilihan hingga pengawasan terhadap potensi konflik yang dapat muncul selama periode pemilu.

Ketua Bawaslu, Kosasih, dalam sambutannya menyatakan, "Kerjasama ini adalah langkah konkret untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu. FKUB memiliki peran strategis dalam membangun pemahaman yang luas dan menyeluruh di antara umat beragama terkait pentingnya menjaga integritas dan kedamaian pemilu."

Selain penandatanganan perjanjian, acara ini juga menjadi momentum untuk meluncurkan Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024. Pada deklarasi ini, Bawaslu dan FKUB bersama-sama mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam semangat keberagaman dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Dalam deklarasi tersebut, para peserta sepakat untuk tidak melakukan provokasi, hasutan, atau tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum selama proses pemilu. Mereka juga berkomitmen untuk menghormati hasil pemilu dan menyelesaikan segala perbedaan pendapat dengan cara damai dan hukum.

Acara ditutup dengan harapan bahwa kerjasama antara Bawaslu dan FKUB, bersama dengan semangat Deklarasi Pemilu Damai, akan membawa dampak positif dalam mewujudkan pemilu yang berjalan dengan lancar, aman, dan damai pada tahun 2024. Semua pihak diharapkan dapat berkontribusi aktif demi keberhasilan proses demokrasi di Indonesia.